Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat bertukar cinderamata usai memimpin rapat pada Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Karangasem, Bali, Kamis (23/11/2023). Foto : Aaron/Han

PARLEMENTARIA, Karangasem - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel menegaskan perlu adanya koordinasi di tingkat pusat untuk menangani UMKM dari hulu ke hilir di daerah Karangasem, Bali. Sebab sektor UMKM memiliki irisan dengan berbagai pihak, mulai dari sisi pembiayaan hingga pemasarannya.

“Sebenarnya diperlukan koordinasi di tingkat pusat yang melibatkan Kementerian lembaga terkait untuk menangani UMKM ini dari hulu ke hilir karena ini melibatkan banyak Kementerian dengan kewenangannya masing-masing itu dari sisi membuka pasar, dari sisi akses pembiayaan dan sisi pembinaan,” kata Dolfie saat diwawancarai usai memimpin Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI ke Karangasem, Bali pada Kamis (23/11/2023).

Dolfie juga menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri dan juga Duta Besar Indonesia yang ada diluar harus ikut membuka akses agar UMKM di indonesia bisa dilihat Negara lain.

“Ada juga kementerian luar negeri dan duta besar kita untuk membuka akses pasar juga ada kementerian BUMN terkait pembiayaan kredit dari bank-bank himbara termasuk dari kementerian keuangan fasilitas-fasilitas fiskal yang bisa diterima oleh umkm berorientasi jadi forum koordinasi di tingkat pusat ini terasa perlu untuk menangani dari hulu sampai hilir terkait dengan UMKM,” tukasnya.

Politisi Dapil Jawa Tengah IV itu juga berharap agar data UMKM yang ada di Indonesia bisa kembali di verifikasi kembali agar mempunyai basis data dalam membuat kebijakan. “UMKM di indonesia itu berjumlah 64 juta, data ini belum pernah diverifikasi klasifikasi nggak jelas posisi wilayahnya ada di mana saja nggak begitu jelas jadi memang memang perlu di verifikasi lebih lanjut supaya kita punya basis data didalam membuat kebijakan itu terukur dan tepat,” tutupnya. (aar/aha)